 |
| Konteks dan Perspektif dalam Liputan Ekonomi |
Kedalaman konteks dan keluasan perspektif adalah nalar dan keterampilan yang justru banyak hilang dari dapur jurnalisme kita sekarang ini. Digerus oleh jadual berita yang makin pendek dan cepat, dibuat kecut oleh bos dan ideologi media yang makin menggilai benda-benda.
Konteks dan perspektif menuntut profesi wartawan melengkapi dirinya dengan kekayaan empiris dan kedalaman wawasan. Wartawan tentu bisa punya ideologi dan pemihakan, dan karena itulah disipilin verifikasi (netralitas dalam prosedur) menjadi harga mati.
Di medan perang seperti liputan Libya, misalnya, polarisasi sering tidak semudah seperti yang dipikirkan wartawan; berada menempel (embed) di barisan pro-gadhafi (tripoli) atau di barisan pemberontak (benghazi). Bagaimana dengan Nato dan AS (apakah dia kekuatan perdamaian semata)?
Dan bagaimana sikap Nato terhadap pemberontak, termasuk kemungkinan dukungan pasokan senjata. Hanya dengan menggali konteks dan kekayaan perspektif, sedalam-dalamnya, wartawan tidak jatuh meliput perang di Libya hanya sekadar business as usual.
Dalam liputan di lapangan ekonomi dan bisnis yang terbiasa berhadapan dengan kerangka statistik dan akuntansi dalam beritanya, kita menyaksikan bagaimana informasi wartawan telah mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan politik, termasuk kehidupan warga negara biasa seperti saya.
Informasi yang semakin statistik di lapangan ekonomi, misalnya, telah menjadi bagian penting dari kerangka pikir yang kita gunakan untuk melihat dan memahami dunia. Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, volume investasi per tahun, angka kemiskinan, dsb, adalah contoh ukuran-ukuran itu, betapa pun angka-angka lainnya (yang tidak dipromosikan) memberi gambaran yang berbeda.
Wartawan, sebagaimana manusia modern yang berorientasi pada kinerja dan angka, tentu akan menganggap penting satuan ukur. Apa yang kita ukur mempengaruhi apa yang kita perbuat. Apabila ukuran yang kita pakai salah (tidak sempurna) kita juga akan memperjuangkan hal yang salah.
Ketika wartawan turut serta mempromosikan ukuran-ukuran yang menjadi kepentingan pemerintah tanpa lagi membacanya secara kritis (konteks dan perspektif) seperti PDB dan angka kemiskinan, jangan-jangan kita turut memperjuangkan hal yang salah. Terutama ketika besaran statistik tersebut tidak sejalan dengan banyak persepsi individu warga negara dan pada gilirannya realitas sosial itu sendiri.
Wartawan seperti ilmuwan dan pengamat sosial, kerap dengan mudahnya memakai angka-angka yang gampang diakses seperti PDB, tingkat inflasi, angka kemiskinan sebagai ukuran berita atau landasan model-model empiris --dalam derajat tertentu lumrah sekali- tanpa mencari tahu lebih dalam keterbatasannya dan bias-bias yang dikandungnya. Atau dalam pengertian jurnalistik meletakkannya dalam konteks dan menimbangnya dengan perspektif yang kritis.
Statistik yang cacat atau bias sudah pasti bisa membuat kesimpulan yang keliru. Apalagi jika statistik tersebut adalah ikhtiar untuk mengkuantifikasi sesuatu yang cenderung bersifat kualitatif.
Contohnya adalah otokritik di forum ekonomi Eropa usai krisis 2008 yang menyesalkan keputusan di banyak negara di Eropa yang telah menjadikan Amerika dengan kenaikan PDB yang mengagumkan sebagai model/ukuran untuk menaikkan PDB tinggi pada tahun-tahun sebelum krisis 2008 terjadi.
Obsesi pertumbuhan meniru kenaikan PDB tinggi seperti Amerika kemudian hari ternyata terbukti keliru karena mereka tidak memperhitungkan utang rumah tangga Amerika dan utang negara tersebut secara keseluruhan yang memikili risiko pailit sangat besar di depan mata. Sebuah statistik lain yang tersembunyi. A ticking bomb.
Wartawan justru bisa sangat membantu menjembatani kesenjangan statistik tersebut terhadap realitas dengan cara melayani publik melalui pemberitaaan yang kritis (menggali konteks dan perspektif) dimulai dengan MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI UKURAN-UKURAN STATISTIK ITU. Hal itu bisa dilakukan dengan perbandingan antarwaktu, antarnegara, basis keberlanjutan lingkungan, logika distribution of wealth, dll.
Hal sederhana yang harus segera dipahami wartawan adalah tidak lagi merancukan antara peningkatan dalam ukuran-ukuran kesejahteraan dengan peningkatan kesejahteraan itu sendiri. PDB per kapita adalah satu hal, siapa yang tumbuh dan menikmati hasil produksi adalah hal lain.
Sudah banyak diketahui bahwa terdapat persoalan-persoalan yang timbul dari ukuran statistik PDB dan hal itu semakin hari semakin mengkhawatirkan, a.l.: semakin meningkatnya kesenjangan di banyak negara dunia, maka semakin meningkat pula disparitas antara pendapatan rata-rata dengan pendapatan median (pendapatan individu yang mewakili); yang satu bisa jadi naik sementara yang lain otomatis turun.
Globalisasi sendiri dalam logika PDB dipahami sebagai perbedaan antara kesejahteraan warga suatu negara bisa berbeda jauh dengan out-put yang dihasilkan dalam wilayah negara tersebut. Tingginya tingkat investasi, bagusnya angka pertumbuhan, stabilitas sektor finansial (model ukuran-ukuran kesejahteraan) sering tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan itu sendiri.
Ironisnya, ukuran yang menitikberatkan pada Produk Nasional Bruto (basis warga negara) semakin kalah tenar oleh PDB yang bertitikberat pada produksi, justru pada saat globalisasi membuat perbedaan tersebut semakin penting. Ada konsekuensi-konsekuensi politik yang gamblang dari pembedaan tersebut.
Ilustrasinya dalam praktek: sebuah negara berkembang yang menjual konsesi tambang; aspek standar lingkungan yang buruk dan regulasi yang terkorupsi, boleh jadi mengalami kenaikan PDB, namun kesejahteraannya pasti menurun. Obsesi dan pemujaan pada segi-segi material PDB sungguh sangat tidak pantas di saat ada begitu banyak problem lingkungan dan rusaknya jalinan sosial sebagai akibatnya.
Pemerintah sangat punya kepentingan agar wartawan turut serta mempromosikan satuan-satuan ukur mereka dalam ekonomi betapa pun hal itu sering tidak bersesuaian dengan realitas karena ternyata hidup sebenarnya justru makin susah.
Pemerintah melakukan promosi ukuran-ukuran itu dengan harapan bahwa dengan memberitahu rakyat keadaan membaik, mereka akan merasa membaik (betapa pun semunya). Namun apakah sebenarnya kepentingan wartawan? Menjadi corong kepentingan ekonomi pemerintah?
Wartawan sebagaimana pemimpin politik (bupati, gubernur, legislatif, presiden, parpol) tidak boleh terkecoh dengan logika ekonomi dan ukuran-ukuran statistik ketika berupaya melayani harapan-harapan warganya dan mendorong/mempersoalkan kesejahteraan mereka.
Sudah mafhum kita lihat bagaimana setiap upaya dari pemimpin politik (termasuk wartawan) untuk mendiskusikan dan memperjuangkan kesejahteraan, pertumbuhan, dan pendapatan nasional --dari urusan teknis menjadi topik perdebatan publik- akan selalu ditarik/dinilai ke arah kinerjanya di bidang ekonomi (yang ukurannya semakin bias) sekalipun mereka tahu sebagian besar dari itu telah berada di luar kendalinya.
Wartawan dan pemimpin politik yang peduli dan kritis harus mampu melawan arus atas sebuah trade off tersembunyi dalam logika ekonomi sekarang ini: "kita hanya bisa memperbaiki lingkungan hidup dan kualitas manusia dengan mengorbankan besaran pertumbuhan ekonomi".
Jika kita semua mau memiliki ukuran yang baru, yang lebih komprehensif dan adil, barangkali kita akan melihat ukuran yang lama itu sebagai pilihan palsu karena masalah yang sebenar-benarnya pastilah tetap sederhana: kesejahteraan bisa meningkat bila lingkungan kita perbaiki/kita hitung sebagai risiko, sekalipun besaran output ekonomi mainstream yang biasa digunakan menunjukkan penurunan.
Kita membutuhkan peran besar wartawan dalam memahami dan menjelaskan banyak kepalsuan/ketidakadilan ekonomi mengenai kesejahteraan ini ke hadapan publik. Hal ini justru bisa dimulai dengan memahami kembali apa tujuan dan keterampilan jurnalisme yang paling basic.